DPR mendesak Pemerintah meminta maaf atas buruknya layanan mudik tahun 2011. Kualitas pelayanan mudik oleh pemerintah tahun ini dirasakan menurun dibanding tahun sebelumnya, baik dari sisi Keamanan, Kenyamanan dan Keselamatan.

Demikian disampaikan anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia di Gedung DPR RI, seusai rapat kerja evaluasi mudik bersama jajaran Kementerian Perhubungan, Kamis, (8/9).

Lebih lanjut Yudi mengungkapkan, penurunan dari sisi Keamanan bisa dilihat maraknya kasus kejahatan yang menimpa pemudik baik yang menggunakan bus maupun kereta. Kejadian pembajakan kereta api merupakan kasus yang paling menonjol disamping modus kejahatan lama seperti pencopetan dan hipnotis.

Sementara itu dari sisi kenyamanan, hal yang paling dirasakan adalah meningkatnya keluhan akan kemacetan di berbagai ruas jalan di pulau Jawa. Termasuk beberapa jalur yang selama langganan macet jugaa belum menampakkan perbaikan. Meningkatnya volume kendaraan pada waktu yg sama berdampak pada kemacetan yang sangat luar biasa.

Yudi menyontohkan, waktu tempuh Jakarta-Solo menjadi 45 jam. Jakarta- Yogyakarta 43 jam. Demikian juga waktu tempuh Jakarta-Semarang dan Jakarta-Surabaya yang harus dijalani dua kali lebih lama. Kondisi juga terjadi pada jalur pendek yang menderita kemcetan hebat antara lain jalur Sukabumi-Ciawi ditempuh dgn waktu 18 jam dan Bandung-Tasik ditempuh dengan waktu 10 jam.

Sementara itu dari sisi keselamatan juga sangat memprihatinkan dengan meningkatnya kuantitas kecelakaan, khususnya darat dan laut. Untuk transportasi laut kejadian tenggelamnya KM windu karsa menjadi catatan buruk tahun ini. untuk kecelakaan tol, yg menjadi perhatian adalah jalan tol Cipularang yang memakan korban jiwa cukup banyak, terutama saat arus balik. Data yang dikeluarkan Mabes Polri menunjukkan angka kecelakaan tahun ini mencapai 4.071 kejadian, meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya 2.625 kejadian.

Kondisi yang memprihatinkan juga terjadi pada penyeberangan merak-Bakauhuni yang mengalami kemacetan signifikan. Peringatan dari berbagai kalangan termasuk Presiden SBY agar mewaspadai kondisi penyeberangan Merak tidak cukup membuat Kementerian Perhubungan sigap. (si)